Polri Buka Penerimaan Anggota Calon Inspektur, Keputusan Nomor ST : 359/II/2015 tanggal 17 Februari 2015.

CNG.online: - Kabid Humas Polda Kepri, AKBP Hartono, Kamis mengatakan, penerimaan SIPSS Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Nomor ST : 359/II/2015 tanggal 17 Februari 2015, KEP/998/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Prodik Polri TA 2015 dan Keputusan Kapolri Nomor: KEP/131/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang RIM SIPSS TA 2015.

Batam Kepolisian Republik Indonesia kembali membuka pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) untuk 2015 bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria.

Syarat umum untuk bisa mengikuti SIPSS TA 2015, kata dia, diantaranya warga negara Indonesia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Calon peserta, kata dia, juga harus sehat jasmani dan rohani, tidak sedang terlibat kasus pidana atau pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari polres setempat.

Selanjutnya juga harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada satker sesuai keahlian atau latar belakang program studinya.

"Untuk pendaftaran dan pemeriksaan administrasi awal, peserta melaksanakan registrasi online melalui website www.penerimaan.polri.go.Id. Selanjutnya daftar ulang atau registrasi dilaksanakan di panitia daerah," kata dia.

Dalam pendaftaran ulang, kata Hartono, calon harus datang sendiri dengan membawa persyaratan pendaftaran lengkap.

"Pendaftaran ini gratis. Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) administrasi tidak akan diberikan toleransi," kata Hartono.

Polri, kata dia, juga mensyaratkan orang tua calon siswa agar menanda tangani pakta integritas agar tidak terlibat praktik KKN.

"Tim pengawasan internal dan eksternal akan mengawasi seluruh tahapan seleksi baik di panitia daerah maupun di panitia pusat," kata dia.

Proses pemeriksaan administrasi, juga dilaksanakan di tempat terbuka yang dilakukan oleh panitia dan diawasi tim pengawas internal dan eksternal.

"Proses penentuan kelulusan hasil rikmin dilaksanakan secara terbuka. Hasilnya juga langsung dibuatkan kepada kelulusan yang ditandatangani oleh Kapolda, kemudian dibuatkan berita acara yang lampirannya ditandatangani oleh pengawas internal dan eksternal," kata Hartono.

Calon Baru Kapolri Komjen Badrodin Haiti Siap Fit and Proper Test diDPR.

Dia juga sampaikan beberapa langkah jika menjabat sebagai Kapolri.  CNG.online: - Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti resmi menggantikan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pengangkatan Badrodin disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 18 Februari 2015.

Sebagai Bhayangkara, Badrodin menegaskan siap menjalankan perintah Presiden untuk menjabat Kapolri. Untuk melalui proses pencalonannya, Badrodin mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah.

"Saya akan mempersiapkan bahan-bahan untuk fit and proper test di DPR. Kedua, tentu sore ini kami akan melakukan rapat internal Polri," Kata Badrodin.

Badrodin juga menyampaikan beberapa langkah yang akan diambil jika menjabat sebagai Kapolri nanti. Khususnya terkait hubungan Polri dengan KPK.

"Tentu kita tidak bisa sepihak. Kami akan melakukan komunikasi, koordinasi dengan pimpinan KPK yang baru nanti. Yang jelas, kami punya itikad yang sama menyelesaikan masalah Polri dengan KPK ini secara lebih baik dan lebih cepat," kata Badrodin.

Menurut Badrodin, KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum harus segera diselamatkan. Jangan sampai masalah yang saat ini terjadi antara institusi, menghambat upaya penegakan hukum. Baik di Polri maupun di KPK.

Di internal Polri, Badrodin juga akan gencar melakukan pemberantasan korupsi. "Tadi juga sudah saya sampaikan ke Kabareskrim. Kemarin juga rapat dengan PPATK, Dirjen Pajak, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, membicarakan masalah langkah-langkah yang harus kami lakukan. Penegakan hukum ditegakkan ke depan. Jangan sampai ada opini seolah-seolah kami menghambat pemberantasan korupsi," Badrodin menjelaskan.

Presiden Joko Widodo membatalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai penggantinya. Presiden menjelaskan alasan penggantian Komjen Budi Gunawan.

"Mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Polri, segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif," ujar Joko Widodo.

Support: Tvone

Penulis, Seno wibi

DPR-Pemerintah sepakati dua penyelesaian sengketa pilkada, | Pemerintah sepekati pilkada serentak mulai Desember 2015.

CNG.online: - Jakarta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan Komisi II dan Pemerintah menyepakati dua poin perihal penyelesaian sengketa pemilu pada pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (RUU Pilkada).

"Kedua poin tersebut mengenai sengketa pada tahap penetapan pasangan calon serta sengketa perselisihan hasil suara," kata Lukman Edy di Jakarta, Selasa.

Menurut Lukman, untuk sengketa penetapan pasangan calon peserta pemilihan, antara calon kepala daerah dengan KPU akan dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Hal ini, kata dia, dapat diproses setelah melewati upaya administratif di Bawaslu di tingkat provinsi maupun di Panwaslu di tingkat kabupaten dan kota.

"Keputusan PTTUN ini bersifat final dan binding," katanya.

Norma ini, menurut dia, berubah dibanding dengan Perpu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada yang masih membuka peluang banding kasasi sampai Mahkamah Agung.

Kemudian, mengenai sengeka perselisihan hasil pemilihan, menurut dia, akan diperiksa dan diadili oleh Badan Peradilan Khusus, yang diharapkan berdiri sebelum pelaksanaan pemilihan serentak secara nasional pada 2027.

Namun sebelum dibentuk Badan Peradilan Khusus tersebut, maka UU ini mengamanahkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, akan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.  "Keputusan ini final dan binding," katanya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanjut Masih diDPR-Pemerintah sepekati pilkada serentak mulai Desember 2015.
CNG.online: - Jakarta Komisi II DPR RI dan Pemerintah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak dilakukan dalam beberapa gelombang mulai Desember 2015.

"Kesepakatan tersebut dicapai pada pembahasan RUU Pilkada pada Senin (16/2). RUU Pilkada dijadwalkan akan dibawa ke rapat paripurna Selasa hari ini untuk disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy, di Jakarta, Selasa.

Lukman Edy menjelaskan, pelaksanaan pilkada secara serentak akan dilakukan dalam tujuh gelombang hingga dicapai pilkada serentak secara nasional pada 2027.

Pillkada serentak untuk gelombang pertama akan dilakukan pada Desember 2015, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 serta pada semeser pertama 2016.

Pilkada serentak untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Februari 2017, untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada semester kedua 2016 dan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2017.

Pilkada serentak gelombang ketiga akan dilaksanakan pada Juni 2018 , untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019.

Pilkada serentak gelombang keempat akan dilaksanakan pada 2020 untuk kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015.

Pilkada serentak gelombang kelima akan dilaksanakan pada 2022 untuk kepala daerah hasil pemilihan pada tahun 2017.

Pilkada serentak gelombang keenam akan dilaksanakan pada 2013 untuk kepala daerah hasil pemilihan 2018.

Kemudian, dapat dilakukan pilkada serentak secara nasional pada 2027.

Lukman menambahkan, untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur akan diangkat penjabat gubernur (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi madya atau eselon satu.

Sedangkan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati dan walikota akan diangkat penjabat bupati dan walikota (Plt) dari jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon dua.

Sekjen PBB mengintervensi kedaulatan Indonesia Kata Hikmahanto.

CNG.online: - Jakarta Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengkritik Sekjen PBB Ban Ki Moon atas permintaannya kepada pemerintah Indonesia agar membatalkan pelaksanaan hukuman mati terhadap sejumlah terpidana narkoba.

"Permintaan Ban Ki Moon sungguh disayangkan karena kecenderungan melakukan intervensi dan membela negara-negara maju di PBB," tegas Hikmahanto melalui keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki Moon meminta Indonesia untuk membatalkan pelaksanaan hukuman mati atas sejumlah terpidana mati yang terlibat narkoba, termasuk dua warga Australia yang masuk kelompok "Bali Nine".

Hikmahanto mempertanyakan suara Ban Ki Moon yang seolah memihak negara maju.

Ia menagih di mana suara Ban Ki Moon ketika warga negara Indonesia Ruwiyati harus menjalani hukuman mati di Arab Saudi.

"Apakah karena Ruwiyati berkewarganegaraan Indonesia dan Indonesia bukan negara maju sehingga suara Ban Ki Moon absen," ujar Hikmahanto.

Ia juga mempertanyakan apakah Ban Ki Moon tidak menyadari bahwa banyak orang mati karena ketergantungan narkoba. Ban Ki Moon dinilai hanya berempati pelaku tetapi tidak pada korban.

"Apakah Indonesia dianggap sebagai negara barbar karena melaksanakan hukuman mati, lantaran menurut Ban Ki Moon, PBB menentang hukuman mati. Lalu bagaimana dengan AS yang di sejumlah negara bagiannya masih mengenal hukuman mati, juga Malaysia, Singapura dan Arab Saudi," tegas dia.

Bagi Hikmahanto, patut dipertanyakan apakah pernyataan Ban Ki Moon tidak tendensius dan merendahkan martabat dan kedaulatan Indonesia. Atau pernyataan itu dimunculkan karena ada desakan dari pemerintah Australia.

"Tidakkah Ban Ki Moon sadar tindakannya dimanfaatkan oleh satu negara untuk menekan negara lain," ujarnya.

Hikmahanto mendesak pemerintah Indonesia melalui Menlu segera memprotes pernyataan Ban Ki Moon dan memastikan PBB tidak melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia, "sebab PBB bukanlah pemerintahan dunia," kata dia.

Bali Nine Tak Buat Surut Minat Australia ke Budaya RI. | Festival Multikultural Canberra, Nick Manikis.

Paviliun Indonesia di Festival Multikultural Australia tetap ramai
CNG.online: - Isu eksekusi dua gembong Bali Nine yang akan dilakukan dalam bulan ini, nyatanya tidak membuat minat warga Australia untuk mempelajari budaya Indonesia berkurang. Sebagai bukti, ketika Indonesia berpartisipasi dalam Festival Multikultural Nasional (NMF) 2015 hari ini di Canberra, Paviliun Indonesia tetap diserbu pengunjung.

Demikian isi siaran pers yang diterima dari Kedutaan Besar RI di Canberra pada hari Sabtu, 14 Februari 2015. Dalam festival tahunan ini, Indonesia tampil habis-habisan untuk menampilkan keragaman budaya yang dimiliki.

Mengusung tema "The Journey to Wonderful Indonesia: Urban and Traditional Indonesia", Paviliun Indonesia menyuguhkan berbagai kegiatan kreatif antara lain workshop batik, gamelan, angklung, penampilan musik Sasando, tari tradisional Ja'i dari Nusa Tenggara Timur dan tari poco-poco. Sementara, di jam utama sekitar pukul 14.00 waktu setempat, perwakilan Indonesia menampilkan beberapa tarian dan angklung dari Jawa Barat.

"Kami menampilkan Tari Topeng Gong dari Betawi, Tari Kuda Lumping dari Jawa Tengah dan Sendratari Kumbakarna dari Bali," papar perwakilan KBRI Canberra.

Seluruh pertunjukkan diisi oleh masyarakat Indonesia di Canberra yang telah berlatih selama 1 bulan di KBRI Canberra.

"Tepuk tangan dari ratusan penonton yang memadati panggung terdengar membahana usai pentas sendratari ditampilkan," imbuh KBRI Canberra.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Selain penampilan sendratari, puncak acara hari ini ditandai dengan diselenggarakannya parade budaya yang diikuti perwakilan dari Brasil, Tiongkok dan Indonesia. Perwakilan dari Indonesia berjalan sambil mengenakan pakaian tradisional.

Kendati hari ini, Canberra sempat diguyur hujan gerimis, tetapi publik Australia mengapresiasi dengan bertepuk tangan gemuruh.

"Tampak jelas meskipun sedang ramai isu Bali Nine, pujian terhadap keindahan dan keberagaman Indonesia selalu mendapat tempat di hati di publik Australia," kata KBRI.

Dua warga Australia bernama Chloe dan Lily pun mengungkapkan kegembiraannya ikut mampir di Paviliun Indonesia. Kedua gadis yang masing-masing berusia 8 dan 6 tahun itu terlihat asyik belajar membatik.
"Saya senang sekali dan tidak mudah ya membatik," ujar Chloe.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara, Direktur dan Ketua Penyelenggara Festival Multikultural Canberra, Nick Manikis, menyatakan ada 400 booth yang turut berpartisipasi.

"Indonesia adalah yang terbesar dari 400 booth itu. Indonesia merupakan peserta yang terbaik, begitu berwarna. Tidak hanya terlihat dari kostum, fesyen, tetapi juga makanan dan semua kegiatan luar biasa di paviliun," papar Manikis.

NMF merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pemerintah kota ACT Canberra untuk merayakan keberagaman yang ada di area tersebut. Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-19 dan ditargetkan bisa mengundang sebanyak 300 ribu pengunjung.

Acara NMF akan berlangsung hingga Minggu esok. Sementara di Paviliun Indonesia yang seluas 3X24 meter, kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 21.00 waktu setempat.